Berita Madina


Urgensi Pemekaran Pantai Barat dalam Prosfek Masa Depan

DSCN0878

(Suatu Tinjauan Poleksosbud)

Oleh : Parulian Nasution

  1. Pendahuluan.

Gema reformasi menandai munculnya paradigma baru birokrasi yang bergeser dari asas sentralisasi ke arah desentralisasi . Tentunya ini suatu proses menuju peradaban baru yaitu Indonesia yang Madani (civil society). Adalah tanggungjawab seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan semua itu, termasuk Pemerintah yang bersih, penegakan supremasi hukum, Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta pembangunan di segala lini kehidupan.

Untuk membangun tatanan pemerintah di Daerah maka lahirlah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Akibat cepatnya perubahan tatanan kehidupan masyarakat mendesak Undang-Undang otonomi daerah tersebut telah mengalami revisi/perubahan menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004, bahkan kini mengalami perubahan lagi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008.

Otonomi daerah memberikan makna bagi keleluasan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (jaring asmara) dalam upaya memberdayakan potensi Sumber Daya daerah itu sendiri yang tentunya memerlukan perencanaan yang baik agar pemanfaatan Sumber Daya dan pengelolaan daerah dapat mencapai tujuan dan sasarannya.

Munculnnya ide, baik dalam tatanan wacana maupun kondisi objektif tentang pemekaran di berbagai daerah di seantero Nusantara adalah hal yang wajar sebagai embrio lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah. Dan ini adalah Dinamika Demokrasi, tentunya harus disikapi dengan kedewasaan, kearifan serta kejernihan berpikir. Munculnya perbedaan-perbedaan persepsi adalah dinamika berpikir yang mengarah pada perkembangan dalam upaya mewujudkan Kesetaraan Politik (political equality) guna meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada tingkat daerah. Kemudian dengan pemekaran akan mempertinggi rasa tanggung jawab daerah (local acountability) dalam mewujudkan hak-hak dan kewajiban serta menumbuhkembangkan aspirasi masyarakat daerah untuk mengembangkan potensi sesuai kebutuhan daerah itu sendiri. Di samping itu juga mempertinggi responship daerah (local responsibility) dalam upaya menggairahkan kehidupan sosial ekonomi dan budaya daerah itu sendiri.

Dengan demikian ide pemekaran adalah Yes, Yes, Yes… sepanjang tetap berpegangteguh pada tatanan prinsip-prinsip demokrasi, menumbuhkan peran serta masyarakat, keingina untuk menciptakan pemerataan dengan slogan Merata Dalam Pertumbuhan Tumbuh dalam Pemerataan, memperjuangkan keadilan dengan motto Adil Dalam Kemakmuran dan Makmur dalam Keadilan sebagai upaya untuk memberdayakan segala potensi daerah yang menyimpan sejuta keanekaragaman (heterogenitas) baik dilihat dari suku, agama, ras, dan golongan sebagai potensi pembangunan untuk dimanaje secara profesional sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Namun perlu dicermati juga bahwa ide pemekaran bisa juga menjadi bumerang apabila tidak disiasati dengan baik, karena akan bisa memicu meningkatnya tensi dan eskalasi konflik baik secara vertikal maupun secara horizontal. Karena itu dibutuhkan semangat kebersamaan yang harmonis, terbuka antara sesama komponen masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan. Tentunya kerja sama yang sistematis terencana, terarah, dan perasaan memiliki (sence of belonging) perlu ditumbuhkan di dalam tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Lalu ketika pantai barat – Natal Batang Natal terdorong untuk mekar adalah hak-hak yang harus dihargai sepanjang telah melalui proses hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku setelah melewati mekanisme dan prosedur yang berlaku sesuai aturan main yang ada. Namun perlu dipahami lebih jauh apa urgensi pemekaran pantai barat, kemudian perlu pengkajian lebih jauh kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pantai barat Madina. Setelah memahami kondisi geografis, demografis, topografis, socio politic, maupun socio cultural.

  1. Urgensi Pmekaran

Mencermati dinamika dan transformasi perkembangan zaman, menumbuhkan partisipasi masyarakat adalah sebagai bahagian yang tidak terpisah dari pemberdayaan potensi pembangunan yang dibarengi rasa tanggungjawab (Accountability) untuk menghadapi problema yang akan muncul (Sense of Crisis) dalam menapaki kehidupan yang lebih baik ke depan. Pemekaran adalah salah satu solusi untuk menampung aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dengan mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, membutuhkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa yang akan datang. Memperhatikan kemajuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, meningkatknya beban kerja dan volume kerja dalam menyelenggarakan roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta dalam upaya meningkatkan kemampuan untuk memnfaatkan potensi daerah maka pemekaran itu adalah suatu solusi yang dipandang urgen dalam proses percepatan pelayanan, menumbuhkembangkan demokratisasi dan upaya percepatan peningkatan kesejahteraan.

  1. Gambaran Umum

Mandailing Natal lahir berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1998, secara geografis terletak pada posisi 0o10I-1o50I LU dan 98o50I-100o10I BT dengan luas wilayah 662,070 Ha yang terdiri dari dataran rendah, dataran landai, dataran tinggi, daerah pebukitan dan daerah pegunungan yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi didukung garis pantai yang cukup panjang kisaran 170 Km dan potensi kelautan yang cukup tinggi. Kemudian jumlah penduduk berdasarkan data Tahun 2005 adalah 393.170 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk 1,94% per tahun dan komposisi penduduk yang cukup variatif. Selanjutnya Madina memiliki sarana dan prasarana umum, seperti transportasi darat dengan panjang jalan mencapai 1834 Km juga memilki penerangan listrik PLN dan pelayanan Air Bersih. Didukung Sumber Daya air dan irigasi serta sungai-sungai yang banyak serta ditopang oleh sarana pos dan telekomunikasi. Kemudian dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kelancaran pemasaran hasil-hasil produksi telah didukung pasar-pasar tradisional di berbagai kecamatan yang jumlahnya 29 lokasi.

Dambaan masyarakan Madina ke depan telah terangkai dalam bingkai visi misi yaitu “Terwujudnya pembangunan masyarakat Madailing Natal yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan berwawasan lingkungan Tahun 2010.” Upaya ke arah ini Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal telah membuat strategi agenda pembangunan yang tertuang dalam propeda dan renstra.

  1. Pantai Barat dalam Prosfek Mada Depan

Kawasan pantai Barat Madina memiliki potensi kelautan yang cukup bagus, terdiri dari perairan laut sepanjang 170 Km, lebar 6,4 Km dengan luas laut lebih kurang 1088 Km persegi atau 425 mil dengan Zona Ekonomi Eksklusif lebih kurang 3264 Km atau 1275 mil. Pantai Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, di samping potensi kelautan terdapat potensi wisata, perkebunan, kehutanan bahkan terdapat sarang burung walet, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Air di wilayah Singkuang serta potensi tambang lainnya. Ini sangat menjanjikan masa depan Pantai Barat dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Pantai Barat kini telah memilki 7 kecamatan antara lain Kecamatan Batang Natal, Kecamatan Lingga Bayu, Kecamatan Natal, Kecamatan Batahan, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kecamatan Sinunukan, dan Kecamatan Ranto Baek. Di wilayah ini mengalir sungai-sungai yang besar seperti sungai Muara Batang Angkola, sungai Batang Gadis, dan sungai lainnya. Yang tidak kalah pentingnya di daerah ini terdapat Taman Nasional Batang Gadis yang mempunyai keindahan alam yang menarik, udara yang sejuk, serta memilki potensi wisata yang  dapat dikembangkan, juga ditemukan keanekaragaman jenis flora dan fauna. Taman Nasional Batang Gadis ini adalah merupakan suatu jawaban yang tepat untuk meningkatkan intensitas pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan aspek-aspek pemanfaatan, pengamanan, dan pelestarian Sumber Daya Alam hayati dan ekosistem.

Lebih jauh kita perlu membuat suatu analisis tentang Pantai Barat dalam tinjauan politik, ekonomi, sosial, dan budaya (poleksosbud)

  1. Potensi Politik

Kehidupan politik masyarakat Pantai Barat menunjukkan sikap egalitarian, kesadaran berpolitik semakin tinggi bahkan semakin demokratis, mulai mau menerima perubahan, ingin lebih bebas dan lebih terbuka. Hal itu terlihat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, maupun Pilpres. Kecenderungan masyarakat sudah siap menerima perbedaan karena terlihat semua partai ingin berbuat yang lebih besar dengan partai yang cukup majemuk (multi-partai). Perilaku politik seperti ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan politik di era reformasi sekarang ini. Budaya politik di kalangan masyarakat menunjukkan perkembangan dan secara psikologis masyarakat memilki kecenderungan untuk memahami politik. Namun pendidikan politik itu sendiri belum mampu merubah peradaban dan budaya masyarakat yang lebih modern. Karena itu diharapkan politik itu juga mampu merubah sikap dan mental masyarakat dari budaya tradisional kepada budaya politik yang lebih modern.

  1. Potensi Ekonomi

Potensi ekonomi Pantai Barat sungguh sangat menggiurkan baik dari sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan, kehutanan, pariwisata, bahkan perhubungan. Namun perlu penataan yang lebih baik lagi sehingga potensi ini mampu memberikan konstribusi yang bermuara pada pensejahteraan masyarakat. Karena itu diperlukan terobosan baru untuk mendorong investor dengan melibatkan masyarakat secara utuh sehingga mampu mengurangi pengangguran dan muncul industri-industri baru yang mampu mengolah potensi yang dimiliki. Pada gilirannya muncul  semangat kewirausahaan di berbagai sektor.

  1. Potensi Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Pantai Barat memiliki kepekaan terhadap lingkungan masyarakat dengan ciri-ciri religius, ulet, unggul, berpikir kritis, suka merantau, mudah beradaptasi, suka menuntut ilmu, berkemauan keras meraih prestasi, pandai membawa diri. Namun perlu lebih membuka diri lagi kepada setiap perubahan ke arah kemajuan. Stratifikasi sosial masyarakat masih menunjukkan kesenjangan. Yang seharusnya mampu memacu diri dan berakulturasi dengan lingkungan sekitarnya, apalagi Pantai Barat didukung potensi transmigrasi dan tenaga kerja. Tentunya dibutuhkan pendidikan yang lebih baik lagi agar muncul kesetaraan yang mampu memperkecil jurang kesenjangan.

  1. Potensi Budaya

Heterogenitas masyarakat Pantai Barat menunjukkan bahwa di daerah ini terdiri dari berbagai suku, agama, maupun antar golongan. Karena di Pantai Barat ini terdapat warga Mandailing, Pesisir, Jawa, dan Minang, maupun etnis lainnya. Namun kerukunan tergambar dalam kehidupan keseharian mereka sehingga akulturasi budaya bisa tumbuh subur tanpa terlalu banyak melihat perbedaan. Memiliki adat istiadat yang bersifat konstruktif termasuk seni dan budaya sehingga wawasan multi-kultural tumbuh dan berkembang sebagai wadah kerukunan hidup yang menjadi penggerak pembangunan.

  1. Pemekaran Tolak Pemiskinan.

Memperjuangkan pemekaran adalah suatu hal yang wajar, tentunya harus mengedepankan semangat perjuangan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya ada komitmen bahwa pemekaran mampu menolak pemiskinan. Pemekaran ingin mengidealkan kesetaraan dan kebersamaan dalam kondisi apapun sehingga tidak terjadi proses pembodohan dan pemiskinan rakyat dan tentunya harus mampu menekan angka pengangguran, putus sekolah, menekan tingkat kriminalitas dan kekerasan sosial lainnya.

  1. Penutup

Mekar atau tidak mekar adalah rentetan dari sebuah perjuangan. Semangat kerja keras, keuletan dan ketekunan adalah sebuah jawaban menuju sukses karena itu setiap perjuangan membutuhkan kearifan, kebijakan, yang mampu meredam kemungkinan munculnya konflik dan mampu memaneje setiap perbedaan itu merupakan suatu rahmat yang harus disikapi secara positif sehingga semangat yakin usaha sampai menyatu dalam denyut perjuangan pejuang pemekaran. Kita harus banyak belajar dari banyak pengalaman yang telah terjadi, bukankah Nias telah mekar menjadi 5 kabupaten/kota, kita lihat Tapanuli Utara telah berpacu dengan 4 kabupaten lainnya lalu bagaimana Tabagsel membangun kekompakan ke arah perbaikan masa depan yang tentunya propinsi Sumatera Tenggara adalah idaman dan harapan kita. Maka sangat tepat ketika Pantai Barat lebih dulu dimekarkan sehingga akan menambah kriteria kewajaran. Karena itu kita bangun semangat kebersamaan dengan semangat salumpat saindege atau semangat dalihan natolu sehingga apapun yang kita inginkan kabupaten Pantai Barat adalah harapan kita. Namun berhasil atau tidak berhasil jangan sampai mengundang konflik di antara kita karena setiap perjuangan tidaklah selamanya mencapai tujuan karena sangat ditentukan oleh proses yang tepat.

Selamat Berjuang!!! Sukses Menyertai Kita…


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: