Berita Madina


Sambutan Bupati Madina Pada Seminar Pemekaran Pantai Barat Madina

Amru,, Seminar ini merupakan tindak lanjut tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka persiapan pemekaran wilayah Pantai Barat yang diusulkan oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam keputusan Badan Perwakilan Desa (DPD) pada 7 kecamatan wilayah Pantai Barat yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal melalui camat masing-masing. Dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tersebut direspon oleh pemerintah kabupaten dan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Mandailing Natal pada bulan Maret 2009. Rencana pemekaran ini memang sudah cukup lama saya programkan, namun agar rencana pemekaran tersebut tidak terkesan sebagai keinginan dari pemerintah (top down) maka rencana tersebut tidak saya usulkan sebelum ada usulan dari masyarakat dan pemerintah desa (bottom up) khususnya dari badan perwakilan (DPD). Momentum tersebut ternyata terwujud manakalah sejumlah 142 desa sewilayah Pantai Barat menyampaikan usulan / dukungan pembentukan Kabupaten Pantai Barat pada akhir 2008 yang lalu. Pemekaran wilayah Pantai Barat ini saya usulkan bukan karena Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tidak mampu menjangkau atau menyentuh aspek-aspek pembangunan pada wilayah Pantai Barat melainkan sebagai upaya percepatan pembangunan di wilayah paling selatan Propinsi Sumatera Utara ini, disamping untuk mengoptimalkan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis pemekaran atau pemberian otonomi daerah akan menghasilkan dua manfaat utama, yaitu : 1. Mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di daerah dengan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia dimasing-masing daerah ; 2. Memperbaiki sumber daya produktif melalui pergeseran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang lebih rendah yang memiliki informasi yang lengkap. Merupakan persepsi yang keliru apabila pemekaran atau pembentukan daerah otonom dianggap hanya sekedar untuk memperoleh dana alokasi yang lebih besar dari pemerintah pusat atau hanya sekedar mengakomodir kepentingan elit-elit politik maupun bagi-bagi kekuasaan di daerah. Dalam penjelasan umum undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dinyatakan bahwa pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai sarana pendidikan politik ditingkat lokal. Dalam usul pemekaran wilayah Pantai Barat, pemerintah daerah dalam hal ini panitia pemekaran tidak gegabah dalam menyusun hasil kajian dan selalu berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah yang meliputi 11 faktor yaitu : kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, sosial politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, rentang kendali dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang kemudian diuraikan dalam 37 indikator. Disamping itu, usia penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan cakupan wilayah juga sudah memenuhi syarat. Saya mendengar dan mengetahui bahwa belakangan ada dinamika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya mengenai calon ibukota kabupaten dan nama kabupaten yang akan dimekarkan. Dinamika itu wajar, namun saya harapkan tidak mempengaruhi apalagi menghalangi proses pemekaran yang sedang berlangsung karena saat ini sudah merupakan akhir dari tahapan di tingkat kabupaten. Dengan kata lain masyarakat agar tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang tidak menghendaki terjadinya pemekaran kabupaten. Berdasarkan laporan hasil kajian pemekaran wilayah Pantai Barat yang menyatakan bahwa Kabupaten Mandailing Natal (induk) dan Kabupaten Pantai Barat (pemekaran) sangat layak dimekarkan, patut kita sambut gembira dan sukacita serta tugas kita bersama untuk mengawalnya sampai dengan terbentuknya kabupaten pantai barat untuk ditetapkan dalam undang-undang. Berbicara mengenai ibukota kabupaten, juga harus ditinjau dari multi aspek khususnya aspek geografis, fasilitas dan utilitas, sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik, kependudukan dan aksesibilitas, serta yang tidak kalah penting adalah ketersediaan lahan untuk lokasi perkantoran dan fasilitas umum lainnya. Menurut hasil kajian dan laporan camat maka kecamatan Natal memiliki indeks (nilai) tertinggi sehingga menduduki peringkat 1 (pertama) serta dilengkapi dengan akta hibah tanah dari masyarakat seluas + 18 ha, disusul kecamatan lingga bayu pada peringkat II (kedua). Oleh karena itu mari kita sepakati usul pemekaran wilayah Pantai Barat termasuk ibukotanya sehingga dapat sesegera mungkin diteruskan ke pemerintah propinsi sumatera utara dan pemerintah pusat.***


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: