Berita Madina


RPAPBD 2009 Diajukan ke DPRD Madina

Bupati Madina, Amru Daulay SH

Panyabungan-Rakyat Madani.

Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2009 ke DPRD Madina  bulan Agustus lalu. Nota pengantar RPAPBD yang ditandatangani Bupati Madina H. Amru Daulay, SH, tersebut disampaikan Wakil Bupati Drs. Hasyim Nasution di hadapan Rapat Paripurna DPRD Madina.

Dalam nota pengantar disebutkan, APBD dan perubahan adalah penjabaran rencana kerja penyelenggara pemerintahan yang memuat kondisi keuangan daerah mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam satu kesatuan antara biaya atas rencana-rencana yang disusun sekaligus meliputi seberapa besar dan cara memperoleh sumber pendanaannya.

APBD mempunyai fungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi, penilaian kinerja, motivasi dan menciptakan kegiatan publik. Dengan demikian rencana kegiatan dalam RPAPBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan daerah yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah yang dicapai melalui rencana dan penggalian sumber-sumber penerimaan daerah.

Sementara Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah sebagai pagu tertinggi dan yang dialokasikan untuk setiap kegiatan yang telah direncanakan.

Sedangkan Pembiayaan adalah semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit yang terjadi karena pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah atau memanfaatkan surplus apabila terjadi pendapatan lebih besar dibanding belanja.

Wakil Bupati selanjutnya menjelaskan, bahwa guna mendukung pelaksanaan APBD tahun anggaran 2009 dikaitkan dengan kondisi yang berkembang terutama dampak krisis global yang dialami dan aspirasi masyarakat serta kebijakan tingkat nasional, regional dan daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan pada APBD tahun anggaran 2009 dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, penyesuaian karena perkiraan tidak tercapainya penerimaan, kebijakan pemerintah atau  mungkin melebihi target sebelumnya dan karena kebutuhan mendesak.

Wakil Bupati mengungkapkan, RAPBD tahun 2009 sebesar Rp. 551 milyar lebih yang berkurang sebesar Rp. 12,9 milyar lebih atau 3 persen lebih rendah dibanding APBD induk tahun 2009.

Pengurangan pendapatan terjadi karena adanya penyesuaian, yakni pengurangan dari pos lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp. 28.045.903.808 dalam APBD induk yang terdiri :

  1. Pengurangan dari pos dana penyesuaian dan Otonomi Khusus yang sebesar Rp. 28.000.000.000, berkurang sebesar Rp. 25.021.111.000 menjadi 2.978.889.000. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 42/PMK.07/2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan PPD) tahun 2009.
  2. Pengurangan dari  pos dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang sebesar Rp. 45.903.080, berkurang sebasar Rp. 4.748.608 menjadi sebesar Rp. 41.155.200. Dan itu juga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 85/PMK.07/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau tahun anggaran 2009.

Sementarta di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru estimasinya mengalami pertambahan. Di RPAPBD 2009 ini direncanakan sebesar 12 milyar rupiah atau mengalami pertambahan sebesar 1,3 milyar rupiah atau 11,4 persen dibanding sebelum perubahan.

Jumlah pendapatan di RPAPBD Tahun Anggaran 2009

No Sumber Jumlah
1. PAD 12.059.754.239,00
2. Dana Perimbangan 476.125.873.512,00
3. Lain-lain Penerimaan Sah 50.426.219.785,00
T  o  t  a  l 583.611.847.536,00

Jumlah Belanja di RPAPBD Tahun Anggaran 2009

No Belanja Jumlah
1. Belanja Tidak Langsung 313.471.422.475,00
2. Belanja Langsung 251.236.167.565,00
T  o  t  a  l 564.707.590.040,00

Wakil Bupati membeber, pada PAD mengalami peningkatan yaitu 12 milyar rupiah lebih yang berasal dari pertambahan pajak daerah sebesar Rp.155 juta dan pertambahan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebasar Rp. 106 juta serta pertambahan dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.800 juta dan dari dana perimbangan menjadi sebesar Rp.38 Milyar lebih berasal dari penambahan dari potensi dana bagi hasil pusat bertambah sebesar Rp.7,3 Milyar lebih.

Pertambahan dari lain-lain pendapatan yang sah menjadi sebesar Rp. 24 Milyar lebih berasal dari penambahan bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp.3,3 Milyar lebih.

Wakil Bupati menyatakan kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah antara lain dengan peningkatan intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan serta sosialisasi (tentang pajak) ke masyarakat dengan aturan bahwa uang yang dibayarkan sebagai pajak dan retribusi akan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum melalui pembangunan dan kebijakan pemerintahan  daerah.

Kemudian mengupayakan perluasan wajib pajak dan retribusi daerah beserta peningkatan kepatuhan akan kewajiban. Lainnya adalah hubungan yang intensif dengan pemerintah atasan dalam rangka peningkatan penerimaan dari pajak dan bukan pajak yang bersumber dari daerah ini serta dana bagi hasil lainnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati mengungkapkan bahwa total belanja daerah sebesar Rp.564 Milyar lebih yang meliputi belanja tidak langsung sebesar Rp 313 Milyar lebih dan belanja tidak langsung sebesar Rp 251 Milyar lebih. Perubahan estimasi terhadap anggaran daerah dalam RPAPBD 2009 mengalami penurunan sebesar Rp 9,9 Milyar lebih atau 1,7 persen dibanding dengan APBD induk di tahun yang sama.

Pembiayaan meliputi semua transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp 26.095.742.504 yang terdiri dari : a. Penerimaan silpa tahun anggaran sebelumnya pada APBD induk sebesar Rp 25.000.000.000 (hasil koreksi BPK RI Perwakilan I Medan menjadi 28.510.742.504 atau bertambah sebesar Rp 3.510.742.504).

b. Pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp 1.915.000.000 menjadi 2.415.000.000 bertambah sebesar Rp 500.000.000. Pertambahan itu akibat pengalihan dari pos belanja bantuan sosial kepada kegiatan penguatan koperasi yakni dana bergulir koperasi sesuai hasil audit BPK RI Perwakilan I Medan. (dahlan)


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: