Berita Madina


Profil Ali Anapiah, SH:

alinapiah

Anggaran Infrastruktur APBD 2009

untuk Pantai Barat Masih Minim.

“Jika Masih Ada Tangis, Perjuangan Tidak Akan Selesai” itulah motto profil yang satu ini. Ini menandakan kebulatan tekadnya berjuang untuk kepentingan rakyat tidak akan pernah sirna. Beliau adalah Ali Anafiah, SH, lahir 36 tahun yang lalu di Pantai Barat, Natal, buah cinta dari Alm. Bapak Ahmad Asri dan ibu Nurhayati Daulay.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di SD dan SLTP di Natal tahun 1989, beliaupun melanjutkan pendidikannya ke ibu kota provinsi Sumatera Utara, Medan dan selesai tahun 1992. Walupun usianya masih tergolong muda, namun seabrek pengalaman baik dalam bidang organissai, politik dan kemasyarakat sudah dirasakannya. Beliau memulai karirnya dari bawah, yaitu Sekreatris PAC PDI-P Kecamatan Natal, kemudian melangkah menjadi ketua PAC , Ketua DPC-PDI-P Kabupaten Mandailing Natal hingga membawanya anggota DPRD Mandailing Natal tahun 2004-2009.

Seiring dengan bergulirnya reformasi tahun 1997, maka beliaupun terjun ke dunia politik. Pilihannya saat itu jatuh kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Alasan beliau memilih PDI-P karena menurutnya PDI-P selain partai tua juga nasionalis. Fisi, misi, dan ideologinya jelas, tidak mempersoalkan agama dan ras. “Saya dilahirkan dari keluarga petani dan saya bergaul dengan semua orang, semua etnis dan suku, jadi berdasarkan pengalaman-pengalaman ini makanya saya merasa PDI-P itu sangat cocok bagi saya”, ujarnya.

Setelah masuk ke dunia politik, tekadnya mengabdikan untuk rakyat semakin kuat. Apalagi saat itu, beliau melihat tidak satu orangpun dari daerah Natal yang duduk di anggota DPRD. Setelah beliau mendalami permasalah ini, beliaupun mengambil kesimpulan bahwa salah satu penyebab minimnya orang daerah Natal yang duduk di DPRD karena lebih banyak menunggu bola. Artinya, sebagian kawan-kawan dari daerah Natal kurang serius menjalankan roda organisasi akibatnya tidak terpilih menjadi caleg dengan nomor yang menentukan, kalaupun terpilih itu hanya nomor pengembira saja.

“Ini terjadi bukan di daerah Natal saja, tapi saya rasa di mana-mana. Banyak di antara kawan-kawan yang ber”ogah-ogahan” mengurus partai, tapi ironisnya begitu mau pesta demokrsi mau menuntut hak harus menjadi Caleg nomor satu. Melihat realitas ini, sayapun menjalankan roda organisasi dengan sungguh-sungguh, begitu mau pesta demokrasi saya pun menuntut hak menjadi Caleg. Jadi dalam hal ini, kita laksanakan dulu kewajiban kita sebagai kader partai, baru kita menuntut hak, dan ini sangat jarang terjadi di daerah Natal saat itu,” katanya.

Untuk merealisasikan cita-citanya berjuang lewat partai politik, maka tahun 2004 beliaupun mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Madina, alhamdulillah masyarakat pun memberikan kepercayaan kepada beliau untuk duduk menjadi wakilnya di DPRD. Upaya-upaya pun beliau lakukan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, namun sebagai manusia biasa beliau punya kekurangan. Belum lagi dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2003, maka terjadilah pelemahan kedudukan anggota DPRD, jadi dengan kondisi ini beliau merasa belum semuanya bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Walupun begitu, niatnya memperjuangkan aspirasi rakyat terus berlanjut.

Alokasi Anggaran Infrastruktur dari APBD untuk Pantai Barat Masih Minim.

Terkait kelanjutan pembangunan di Pantai Barat, Ali Anapiah melihat dari gambaran APBD tahun 2009 alokasi anggaran infrastruktur masih minim. “Alokasi anggaran infrastruktur dari APBD 2009 untuk Pantai Barat masih sangat minim, jadi sepertinya azaz keadilan tidak ada. Padahal kalau kita perhatikan, selama ini pembangunan di Pantai Barat masih jauh tertinggal, terutama bidang infrastruktur. Seharusnya SKPD-SKPD, terutama Dinas PU harus peka terhadap ini. SKPD harus membuat pembangunan yang adil dan merata. Kita bukan ngotot, tapi Pemkab mau harus memperhatikan infrastruktur di Pantai Barat”, ujarnya.

Ali Anapiah menambahkan, “ Saya prihatin melihat ini, sebab kita telah berusaha mengusulkan ini, baik ia melalui hasil Reses dan Musrembang, namun sepertinya hasilnya tidak ada. Masyarakat di sana sudah cukup menderita, apalagi dengan datangnya krisis global sangat berdampak kepada petani sawit, karet dan lainnya. Akibat tidak bangusnya infrastruktur jalan, petani terpaksa menambah biaya transport yang kostnya mencapai Rp. 150/Kg. Kalau misalnya harga sawit Rp. 350/Kg maka petani akan menambah biaya transport sebesar Rp. 150/Kg, jadi ini cukup menyulitkan petani”, katanya.

“Jadi yang paling penting diperbaiki di Pantai Barat saat ini adalah infrastruktur jalan dengan maksud agar roda perekonomian warga membaik. Beberapa jalan yang mendesak untuk diperbaiki adalah Jalan kecamatan yang menghubungkan ibukota kecamatan, dari Sinunukan menuju ibukota kecamatan Batahan harus dibangun jalan yang memadai karena jalur ini kondisinya berlumpur. Kalau kita lihat dari usia, Kecamatan Batahan itu sudah tua, masak jalannya masih rusak, sedangkan Kecamatan Naga Juang yang masih baru jalannya sudah hotmix”.

“Untuk Kecamatan Natal jalannya juga tidak mendapat perhatian dari Pemkab, begitu juga di Sikara-Kara 1 jembatan yang putus dua tahun yang lalu akibat banjir sampai saat ini belum dibangun. Padahal, ini adalah sentra produksi dan setiap hari jembatan ini dilewati anak sekolah, jadi selama ini mereka lewat dari jembatan sementara. Memang dulu jembatan ini dibangun PT Inanta, namun mulai tahun 2006 jembatan itu tidak lagi diperbaiki lagi. Kemudian, jalan menuju Simpang Sordang, Kecamatan Lingga Bayu, kondisi jalan tidak bisa dilalui kalau hujan karena berlumpur. Sudah hampir 10 tahun tidak ada perbaikan yang ada dulu waktu masih bergabung dengan Tapsel”.

“Jadi kalau kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat tidak tahu harus mengadu kemana lagi, akhirnya ada anggapan mengadu ke Pemkab tidak dilayani, mengadu ke DPRD tidak perduli, jadi terjadilah krisis kepercayaan. Padahal kita sudah memperjuangakan melalui hasil Reses dan Musrenbang, tapi sepertinya SKPD kurang merespon ini. Padahal, kalau kita melihat visi dan misi Madina, dalam lima tahun kedepan Madina harus sejajar dengan kabupaten lain yang ada di sumut dan dalam sepuluh tahun sudah lebih maju. Melihat minimnya alokasi anggaran Infrastruktur di Pantai Barat, sepertinya visi misi itu hanya sebatas wacana saja”, katanya Ali Anafiah.

Persoalan Plasma Menyisakan Masalah.

Terkait dengan kehadiran investor perkebunan di Pantai Barat memang banyak menuai masalah. Pada dasarnya kita welcome terhadap investor, tapi tolonglah kehadirannya jangan jadi penjajah di tengah-tengah masyarakat. Sebab, kita berharap kehadiran perusahaan perkebunan ini bisa membawa kemakmuran bagi rakyat, tapi yang terjadi sebaliknya. Sampai saat ini masih banyak persoalan perusahaan perkebunan yang belum ada solusinya dengan masyarakat, misalnya masalah plasma PTPN IV daerah Teluk Nibung Kecamatan Batahan, lahan yang ditanami masyarakat dengan tanaman cengkeh dan mereka juga memegang surat tapi di babat PTPN tanpa ada musyawarah dengan masyarakat”, ujarnya.

“Jadi kepada PTPN IV dalam melaksanakan kegiatan, tolonglah hargai masyarakat. Kalau PTPN sudah mengantongi izin usaha dan lokasi dari Pemkab Madina namun perlu di ingat izin usaha dan lokasi bukanlah izin kepemilikan. Hak-hak masyarakat harus mereka akui dan hargai. Sebab, dalam izin lokasi sudah di atur, bila ada terdapat tanah masyarakat yang mereka usahai, maka pihak investor harus menyelesaikannya dengan masyarakat melalui proses musyawarah, jadi ada aturan mainnya, jangan main babat terus”.

“Belum lagi untuk wilayah kecamatan Natal, masyarakat Pasar V. VI Kecamatan Natal, areal plasma berada di belakang rumah mereka dengan kondisi masyarakatnya seharusnya layak mendapatkan plasma, namun tidak mendapat. Belum lagi masalah di desa-desa lainnya. Jadi kepada Pemkab Madina diharapkan harus tegas menindak investor perkebunan yang melanggar aturan main. Ini perlu dilakukan untuk menegakkan wibawa pemerintah. Jangan sampai kehadiran investor ini menimbulkan masalah baru, atau menimbulkan kesenjangan sosial yang menyebabkan perbuatan anarkis di tengah-tengah masyarakat.

“Belum lagi ada beberapa perusahaan yang melanggar persyaratan dalam izin lokasi dan tidak menjalankan UU yang mengatakan harus memberikan minimal 20 % plasma kepada masyarakat dari luas lahan yang di garap. Jadi ketegasan pemerintah untuk menindak investor yang melanggar ini sangat penting. Kehadiran investor seharusnya membawa kebahagiaan dan kemakmuran bagi rakyat, bukan sebaliknya meng”kebiri” hidup rakyat,” ujarnya (Lokot Lubis).

BIO DATA

Nama : Ali Anapiah, SH

Tempat/tanggal Lahir : Natal, 28 Maret 1972

Pekerjaan : Anggota DPRD Mandailing Natal

Alamat : Jalan DI. Panjaitan, Batang Natal.

Nama isteri : Zeinar

Nama anak : – M. Arsyad Hanafiah (14 Tahun)

Yulina Sari (8 Tahun)

Nama orangtua : Ayah : Alm. Ahmad Asri

Ibu : Nurhayati Daulay

Pendidikan : – SDN Sikara-Kara II (1986)

SMPN I Natal (1989)

SMEA Amir Husin Medan (1992)

STIH Al Hikmah Medan (2008)

Pengalaman Berorganisasi : – Sekretaris PAC PDI-P Kec.Natal Tahun (1997-2000)

Ketua Perhimpunan Masyarakat Pantai Barat

Divisi Kecamatan Natal Tahun (2000-2004)

Ketua PAC PDI-P Kec. Nayal tahun (2000-2005).

Ketua DPC PDI-P Kab.Mandailing Natal (2005-2010)

Pengurus Yayasan Syek Abdul Fathah, Kec. Natal

Tahun (2000-2005).


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: