Berita Madina


Pantai Barat Layak Menjadi Kabupaten Baru

Pansus DPRD Madina:

Anggota Pansus Khoiruddin Faslah Siregar membacakab laporan Pansus

Dari hasil sementara yang disimpulkan Pansus DPRD Madina, bahwa kawasan Pantai Barat memenuhi syarat kelayakan untuk menjadi sebuah daerah otonom baru atau kabupaten baru. Kesimpulan itu berdasarkan hasil dari rangkaian kajian dan study yang dilakukan pansus DPRD Madina.

Dalam dokumen laporan Pansus yang dibacakan anggota Pansus Khoiruddin Faslah Siregar dihadapan Rapat paripurna DPRD Madina pertengahan Juni lalu, menyebutkan bahwa proses pemekaran layak diteruskan hingga ke tahap lanjutan.

Alasan-alasan yang dikemukakan Pansus selain hasil kajian yang dilakukan Tim Persiapan Pemerkaran Pemkab Madina (baca Hasil Kajian Kelayakan Pantai Barat Menjadi Daerah Otonom Baru) adalah bahwa pembentukan Kabupaten Pantai Barat bernilai positif bagi Mandailing natal selaku kabupaten induk. Pemekaran dapat menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pantai Barat selaku daerah otonom baru. Pemekaran juga relevan dengan tujuan dan strategi pembangunan nasional.

Oleh karena itu, Pansus berharap bahwa kelanjutan proses pemekaran paling tidak harus ditempuh beberapa poin lagi. Pertama, melahirkan kesepakatan bersama antara DPRD Madina dengan Pemkab Madina untuk mengalokasikan sejumlah dana melalui APBD kabupaten Madina sebagai bantuan kepada Kabupaten Pantai Barat selama dua tahun anggaran.

Kedua, melahirkan kesepakatan bersama antara DPRD Madina dengan Pemkab Madina untuk menyisihkan anggaran bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah pertama di Kabupaten Pantai Barat. Ketiga, melakukan kajian akademik lebih lanjut sesuai dengan PP Nomor 78 tahun 2007 yang dapat menganalisis semua factor yang harus dihitung.

Keempat, Penyikapan yang arif dan bijaksana dalam menetapkan tapal batas dengan mempertimbangkan (semisal) keharusan kabupaten Induk untuk memiliki wilayah pantai laut.

Pansus juga meminta dilakukan kajian holistic (menyeluruh) tentang letak ibu kota Kabupaten Pantai Barat sehingga dapat menepis masuknya pertimbangan subyektif dari pihak-pihak kepentingan. (dahlan)

Nama-nama anggota DPRD Madina yang duduk di Pansus Pembahasan Rencana Pembentukan Kabupaten Pantai Barat.

No

Nama

Jabatan di Pansus

Asal Partai

1

As Imran Khaytamu Daulay SH

Ketua

Golkar

2

Aflan Qadafi

Wakil Ketua

PBR

3

Drs HM Yusuf Nasution MSi

Sekretaris

Non Fraksi (Sekwan)

4

H Adnani Lubis Lc

anggota

PBR

5

Ir Wildan Nasution

anggota

Golkar

6

Khoiruddin Faslah Siregar

anggota

PKB

7

M Ikhsan Parinduri

anggota

PPP

8

H Binuh Efendi Nasution

anggota

Golkar

9

H Samsudin Nihri

anggota

PBR

10

H Wahiddin Arjun Lc

anggota

PKS

11

HM Husni Thamrin

anggota

PAN

12

Ali hanafiah

anggota

PDIP

13

Drs Razman Arif MA

anggota

PKPB

14

M Rahim Nasution

anggota

PDK

15

Abdul Hakim Nasution

anggota

PBR

16

Ikhwanul Akbar

anggota

Golkar

17

H Binsar Nasution AMd

anggota

PBR

18

H Nisad Siddik

anggota

PAN

19

H Syaripada Hasan Lubis

anggota

PKS

20

Ramlan B Nataly

anggota

Patriot Pancasila

21

H Riyadi Husnan Lc

anggota

PKS

22

Ir M Amin Daulay

anggota

Golkar

23

Syafaruddin Ansyari Nasution

anggota

Demokrat

Sumber Pansus DPRD Madina


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: