Berita Madina


Pansus DPRD Madina Tangani Pembentukan Kabupaten Pantai Barat

Rapat Paripurna DPRD Madina membahas pembentukan Kabupaten Pantai Barat pertengahan Juni

Panyabungan-Rakyat Madani.

Proses pembentukan Kabupaten Pantai Barat pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terus bergulir. Setelah Tim Persiapan Pemekaran dari Pemkab Madina mengajukan rencana pembentukan Kabupaten Pantai Barat di rapat paripurna DPRD Madina bulan Mei lalu, Panitian Khusus (Pansus) DPRD Madina pun terbentuk pada 3 Juni 2009.

Pansus ini terorganisasi berdasarkan Keputusan DPRD Madina Nomor 10/KPTS/DPRD/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Pembentukan dan Penugasan Panitia Khusus Pembahasan Rencana Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Sebagai Pemekaran Kabupaten Mandailing Natal yang ditandatangani Pl Ketua DPRD Madina As Imran Khaytami Daulay SH.

Pansus DPRD Madina bertugas membahas rencana pembentukan Kabupaten Pantai Barat dari tanggal 4 hingga 18 Juni 2009. Akibat terbatasnya alkoasi waktu itu, jadwal kerja Pansus pun ditambah menjadi hingga 1 Juli 2009. Penambahan alokasi waktu itu karena banyaknya item-item time scidule Pansus yang tak tercapai hingga 18 Juni 2009.

Guliran kerja yang dilaksanakan Pansus mulai dari pembahasan-pembahasan dalam rapat-rapat Pansus. Pembahasan itu beragendakan berbagai hal, termasuk mengakaji dan menelah dokumen hasil kajian kelayakan pembentukan Kabupaten Pantai Barat yang disusun Tim Persiapan Pemekaran dari Pemkab Madina.

Pansus seterusnya melakukan konsultasi dengan Komisi I DPRD Perovinsi Sumatera Utara pada pertengahan Juni. Konsultasi ini juga diikuti TIM Pemekaran Pemkab Madina yang dipimpin Asisten III Pemkab Madina Gozali Pulungan SH. Acara Konsultasi di DPRD Sumut itu dipimpun oleh Pimpinan DPRD Sumut Ali Jabbar Napitupulu. Di acara konsultasi itu, DPRDSumut memberikan saran agar tim Pansus DPRD maupun TIM Pemekaran Pemkab Madina agar tetap mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2007 dalam melakukan kajian kelayakan pemekaran daerah otonom.

DPRD Sumut juga menegaskan agar DPRD Madina bersama Pemkab Madina kelak harus menetapkan nama ibu kota bakal Kabupaten Pantai Barat serta tapal batas yang jelas, cakupan wilayah, proyeksi anggaran, pelimpahan asset, kesediaan SDM birokrasi dan pegawai, ketersediaan lahan perkantoran serta ketersediaan anggaran untuk pemilihan kepala daerah pertama.

Sementara itu, Pansus DPRD Madina juga telah melakukan konsultasi dengan Biro Otda Pemerintah Provinsi Sumataera Utara di Medan. Konsultasi dengan Biro Otda itu dilakukan karena Biro Otda merupakan lembaga daerah Pemprovsu yang berwenang mengkaji kelayakan pemekaran calon daerah otonom baru.

Di Jakarta, Pansus DPRD Madina bersama Tim Pemekaran Pemkab Madina juga telah melakukan rangkaian konsultasi dengan Panja (panitia kerja) Komisi II DPR RI. Ketua Panja Otonomi Komisi II DPR RI Eka santoso langsung yang memimpin rapat konsultasi tersebut di Senayan.

Komisi II DPRRI menyarankan agar pemekaran yang direncanakan tersebut jangan lari dari esensi otonomi daerah itu sendiri, yakni untuk lebih mempercepat pembangunan dan kesejahteraan rakyat di daerah otonom baru.

Selain itu, Komisi II juga menegaskan agar persiapan pemekaran kabupaten harus dilengkapi dengan mekanisme yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dukungan dari masyarakat yakni Badan Perwakilan Desa, perangkat desa lainnya dari wilayah yang akan dimekarkan, kajian akademik, kajian ibu kota serta cakupan wilayah.

Hasil yang diperoleh Pansus DPRD Madina dari konsultasi dengan Dirjen Otonomi Daerah Departemen dalam Negeri di Jakarta terungkap bahwa pemerintah dalam hal pemekaran daerah berada pada posisi stagnan. Pemerintah juga saat ini tengah membuat drend desain mencakup mjumlah ideal daerah otonom kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia.

Meski demikian, jika DPR RI menggunakan hak inisiatifnya untuk pemekaran daerah otonom baru , Dirjen Otda Depdagri pada prinsipnya dapat membantu persiapan administrai hingga ke tahapan penerbitan Amanat Presiden.

Kerja yang dilakukan Pansus DPRD Madina selanjutnya adalah melakukan study kelayakan ke Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kabupaten Pasaman merupakan kabupaten induk setelah memekarkan kawasan Pasaman Barat menjadi sebuiah daerah otonom baru.

Pansus DPRD Madina memilih Pasaman sebagai lokasi study kelayakan berdasarkan banyaknya persamaan karakter antara Pasaman dengan Madina. Persamaan karakter itu menjadi hal penting agar hasil study yang dihasilkan benar-benar sesuai dan akurat bagi pengambilan keputusan oleh Pemkab Madina dan DPRD Madina saat memekarkan Pantai Barat Madina. (dahlan)


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: