Berita Madina


H. Riyadi Husnan, Lc : Keberadaan Perusahaan Perkebunan di Pantai Barat Seharusnya Mensejahterakan Rakyat

Riadi Husnan 2

PANYABUNGAN-Rakyat Madani

“Kehadiran pengusaha perkebunan di Pantai Barat seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat Pantai Barat dan sekitarnya, bukan sebaliknya menimbulkan masalah baru dengan mengkebiri dan mencaplok tanah masyarakat. Kita memang bersyukur investor perkebunan mau menanamkan modalnya di Kabupaten Mandailing Natal, tapi seharusnya kehadiran mereka membawa dampak yang positif bagi warga”, ujar anggota DPRD Madina H. Riyadi Husnan, Lc menanggapi maraknya akhir-akhir ini pengaduan masyakat Pantai Barat terkait karena hak-hak mereka di caplok perusahaan.

Riyadi melanjutkan, “ Daerah Pantai Barat memang sangat potensial untuk lahan perkebunan, selain luas lahan masih memungkinkan, tanah juga sangat subur. Tidak mengherankan, sampai saat ini ratusan jumlah pengusaha yang membuka perkebunan di daerah ini, misalnya PTPN IV sekitar 500 Ha, ALM 20 ribu Ha, PT. Palmaris 200 Ha dan perusahaan lainnya”.

“Namun sepertinya kehadiran perusahaan-perusahaan ini menjadi bumerang bagi masyarakat sekitarnya. Ini terbuti dari banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk kepada kita, mulai dari pencaplokan tanah warga, perusahaan yang ingkar janji dan masalah-masalah lainnya. Memang, kita yakin tidak semua kehadiran perusahaan itu membuat warga resah, ada memang beberapa perusahaan justru kedatangannya membawa berkah bagi warga sekitarnya, sebab perusahaan tersebut mampu mengandeng tangan masyarakat. Tapi perlu di ingat kehadiran perusahaan ini banyak juga yang membuat masalah baru”.

“Secara umum saya melihat, sampai saat ini belum keinginan yang tulus dari pengembang investasi perkebunan untuk mensejahterakan rakyat. Keuntungan pribadi dan perusahaan masih lebih dominan dijalankan. Kemudian, realitas yang ada saya lihat proses pembangunan pembukaan usaha perkebunan ini belum mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat dan Undang-Udang yang berlaku”.

“Jadi kita berharap kepada perusahaan perkebunan juga memikirkan kepentingan warga sekitarnya. Artinya, jangan hanya perusahaan saja yang di untungkan, tapi juga masyarakat, termasuk Pemkab Madina. Alangkah baiknya kalau pihak perusahaan mengandeng tangan masyarakat dan memperkerjakan mereka di perusahaan itu. Kalau ada masalah selesaikan dengan cara musyawarah, jangan main rampas saja. Lagi pula, dalam membuka perkebunan ini pihak perusahaan harus mentaati peraturan pemerintah dan harus sesuai dengan undang-undang”, ujar Riyadi.

“Kita berharap ketegasan Pemkab Madina sangat perlu dalam menerapkan Undang-Undang No 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Permentan No 26 tahun 2006 Tentang syarat-syarat Perizinan Pembukaan perkebunan yang menyebutkan, “Bahwa setiap perusahaan yang hendak membangun perkebunan harus membangun plasma untuk masyarakat minimal 20 % dari total luas lahan yang dikelola”. Saya rasa sampai saat ini masih sangat minim perusahaan yang menerapkan hal ini yang ada justru sebaliknya menyengsarakan warga. Padahal kalau aturan ini kita laksanakan, saya yakin warga Pantai Barat akan makmur dengan pembukaan perkebunan ini.

“Sebab perhitungan kasarnya, kalau satu perusahaan saja membuka perkebunan seluas 10 ribu Ha, minimal 20% atau (2000 Ha) harus diberikan plasma kepada masyarakat. Kalau kita berikan 2 Ha untuk satu Keluarga (KK), maka dari 2000 Ha itu akan dapat 1000 KK yang akan mendapat plasma seluas 2 Ha. Jadi kalau plasmanya misalnya kelapa sawit kalau menurut harga normal, dalam 2 Ha itu dapat menghasilkan 4-7 juta/KK, jadi itulah penghasilan warga Pantai Barat perbulan kalau UU dan pemerintah ini diterapkan. Artinya mereka akan makmur.

“Nah, sekarang berapa luasan perkebunan yang bisa diterapkan di Pantai Barat ?., saya yakin sangat luas. Jadi kalau Pemkab Madina benar-benar menerapkan peraturan ini, semua masyarakat Pantai Barat akan mendapatkan plasma dan akan makmur. Jadi ini harapan kita kepada Pemkab agar melihat potensi yang ada ini. Sekarang permasalahannya, ada nggak kemauan Pemkab untuk bertinda tegas ?. “, ujar Riyadi.

“Jadi kita berharap pembukaan perkebunan di Pantai Barat mampu mensejahterakan warga di sana. Pihak perusahaan kita harap mau mengandeng masyarakat sebagai mitra dan memperkerjakan mereka diperusahaan tersebut. Berikanlah hak-hak masyarakat dan berikanlah kontribusi yang layak bagi mereka sesuai dengan aturan yang berlaku. Janganlah hak-hak mereka di rampas dan di kebiri, sebab selama ini mereka sudah cukup menderita”, kata Riayadi (Lokot Lubis)


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: