Berita Madina


Dinilai Hanya Untuk Ajang Korupsi Dana Sosialisasi Kependudukan 1,5 Milyar Terancam Dihapus

Binsar Nasution

Panyabungan – Rakyat Madani

Panitia Anggaran DPRD Mandailing Natal (Madina) mengancam akan menghapus dana sosialisasi kependudukan pada tahun anggaran 2010. Dana yang selama ini diposkan di Dinas Kependudukan Madina  itu dinilai tidak bermanfaat dan dianggap mark up. Jika DPRD Madina serius menghapuskan dana ini, maka uang segar sebesar 1,5 milyar rupiah tak lagi masuk ke  pundi Dinas Kependudukan Madina pada tahun 2010. “Kegiatan sosialisasi di Dinas  Kependudukan tahun lalu sebesar sekitar 1,5 milyar tidak jelas hasilnya, makanya  kita akan mempertimbangkan penghapusannya,” ujar anggota Panitia  Anggaran DPRD Madina, Binsar Nasution,Amd kepada Tabloid Rakyat Madai, baru-baru ini..

Binsar menyatakan, Dinas Kependudukan Madina dinilai tidak Memanfaatkan dana tersebut secara maksimal dan cendrung dipertanyakan. Sebab, data kependudukan sejauh ini selalu tidak akurat meski dana negara sudah berjumlah milyaran dikeluarkan bagi kegiatan sosialisasi kependudukan. Salah satu contoh, katanya, data jumlah pemilih di Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden yang lewat, banyak nama warga yang meninggal dunia masih hidup dalam data, sementara yang masih hidup tak masuk dalam data. Itu artinya, ucap Binsar, kegiatan sosialisasi tidak jalan. Lalu, dana sebesar 1,5 milyar yang selama ini diposkan di Dinas Kependudukan pun menjadi diragukan pemanfaatannya. Dan lebih mengarah pada dugaan terjadinya sosialisasi fiktif ataupun terjadinya dugaan korupsi.

Binsar menyatakan, ketidakberesan ini tercuat dalam pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Kebijakan  Umum Anggaran (KUA) tahun anggaran 2010 di gedung DPRD Madina yang  dilangsungkan dalam pekan ini. Pada pembahasan RAPBD 2010 nantinya, lanjut Binsar, dana sosialisasi di Dinas Kependudukan ini akan menjadi salah satu sorotan utama. Selain itu, juga sudah muncul wacana di kalangan anggota DPRD bahwa dana sosialisasi lainnya di sejumlah satuan unit kerja Pemkab Madina akan ditinjau ulang, sebab sejauh ini kegiatan sosialisasi tak jelas realisasinya.

Selain itu, Binsar juga menyatakan bahwa sejumah anggota DPRD Madina juga telah melihat perlunya mengkaji ulang status Dinas  Kependudukan Madina. Instansi itu perlu dipertimbangkan penurunan  statusnya menjadi bagian, tidak lagi dinas. Alasan anggota DPRD Madina adalah bahwa Dinas Kependudukan hanya mengurusi data penduduk dan pembuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja disamping tupoksi lainnya yang selayaknya diturunkan statusnya m enjadi bagian. (dahlan)


Tinggalkan sebuah Komentar so far
Tinggalkan komentar



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: